TOMOHON, Mileniumtimes.com– Wali Kota Tomohon Caroll Senduk mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, hadir untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui upaya mitigasi terhadap Covid-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash For Work (CFW).
Hal ini disampaikan Wali Kota Tomohon pada
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada kegiatan administrasi pembangunan yang dirangkaikan dengan launching program cash for work atau padat karya tunai melalui program KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH).
Kegiatan ini dilaksanakan di BPU Kelurahan Tinoor Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Jumat (4/6).
“Seperti diketahui, dengan adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kota Tomohon mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui kegiatan Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh.
Kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan tunai, dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) serta bagi masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan.
Selain itu, kegiatan padat karya tunai ini juga bertujuan untuk menyatakan perekonomian masyarakat untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Covid-19, khususnya di wilayah perkotaan,” lanjutnya.
Dengan adanya program padat karya ini lanjut Walikota, maka aset-aset infrastruktur yang ada di kelurahan akan semakin baik karena adanya pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program Kotaku maupun Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) lainnya melalui swakelola masyarakat.
Dikatakan pula, pelaksanaan program Padat Karya Tunai ini adalah partisipatif, transparan dan akuntabel, sederhana dan mudah dikerjakan, berkualitas, layak dan berkelanjutan.
Kota Tomohon mendapatkan anggaran padat karya tunai sebesar Rp. 3 Miliar untuk 10 kelurahan, masing-masing kelurahan Rp. 300 juta.
“Saya berharap kesepuluh kelurahan yang mendapatkan program ini yakni, Kelurahan Tinoor Satu, Tinoor Dua, Talete Satu, Pangolombian, Tondangow, Kayawu, Lahendong, Kinilow, Kinilow Satu dan Kelurahan Kampung Jawa dapat melaksanakan program ini sebaik mungkin”
Untuk itu, melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan saat ini, maka saya tegaskan agar ada sinergitas antara pemerintah Kecamatan dan Kelurahan harus sebagai pembina kegiatan masyarakat di Kelurahan masing-masing bersama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, serta harus ada koordinasi bersama pihak Kotaku sebagai penanggungjawab kegiatan.
“Jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Kelurahan,” pintahnya,” tegas Ssnduk.
“Saya dan Wakil Walikota Wenny Lumentut atas nama pemerintah Kota Tomohon menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ungkapan terima kasih atas sinergitas yang tercipta dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai leading sektor kegiatan ini,” imbuhnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Johny Runtuwene, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, Asisten Dua Sekkdakot Enos Pontororing, Kadis Perkrim Hengky Supit dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulut Alfrits Makalew, Tenaga Ahli Monitoring Evaluasi Kotaku Sulut Michiko Mamuaya serta perwakilan 10 kelurahan .
