TOMOHON, Mileniumtimes.com- Jelang Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Kota Tomohon November 2024, tensi politik Kota Tomohon mulai meninggi. Namun bukan tanpa sebab.
Dipicu drama dan aksi tolak menolak baik Laporan Pertanggung jawaban maupun APBD Perubahan dipertontonkan legislatif sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023 mengundang warga angkat bicara.
“Masyarakat muak melihat aksi anggota legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan,” terang mantan birokrat Andrikus Wuwung.
Kronologisnya kata Andrikus Wuwung yang juga staf ahli wali kota, kita perhatikan, terjadi penolakan mulai dari LPJ APBD Tahun anggaran 2022.
Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD Tahun anggaran 2023. Sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinergi.
“Kami paham ini tahun politik sehingga ada kepentingan politik, tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat,” sebut Wuwung.
“Karena yang justru dinilai rakyat, tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa di DPRD Tomohon yakni Partai Golkar,” tegas Wuwung.
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi di dewan, tegas mantan Sekwan Kota Tomohon itu.
Wuwung lalu mengingatkan bahwa, kedepan partai penguasa di Dewan Kota Tomohon adalah PDI Perjuangan. “Tidak pernahkah mereka pikirkan hal itu,” tandas Wuwung (fry).
